Lampung Barat – Dugaan praktik tidak transparan kembali mencuat di tingkat pemerintahan pekon. Kali ini, Pekon Pura Wiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, diduga melakukan upaya “sogok” terhadap sejumlah awak media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait permohonan keterbukaan informasi publik yang sebelumnya telah diajukan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sebelumnya pihak LSM telah melayangkan surat resmi permohonan keterbukaan informasi publik kepada pemerintah pekon. Namun, alih-alih memberikan jawaban sesuai ketentuan perundang-undangan, pihak pekon justru diduga mencoba melakukan pendekatan non-prosedural.
Beberapa pihak mengaku mendapat tawaran sejumlah uang dengan maksud agar permohonan informasi tersebut tidak dilanjutkan atau tidak dipublikasikan ke ranah yang lebih luas.
Ketua LSM Prabhu Indonesia Jaya menyampaikan bahwa tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai aturan. Jika benar ada upaya seperti itu, tentu sangat disayangkan dan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik memberikan akses informasi kepada masyarakat secara terbuka, cepat, dan sederhana.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Pekon Pura Wiwitan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh awak media.
Masyarakat berharap agar pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan instansi pengawas, dapat segera turun tangan untuk menindaklanjuti dugaan ini guna menjaga integritas pemerintahan di tingkat pekon.(Sahil)
