Lampung Barat,

Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Barat justru diwarnai kontroversi. Sebuah video yang diunggah di akun media sosial Tiktok milik Berinisial (AK) memperlihatkan Bupati, istri Bupati, Ketua DPRD, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berjoget bersama usai pelaksanaan upacara kemerdekaan.

Alih-alih mendapat apresiasi, aksi joget para pejabat tersebut menuai kritik tajam dari masyarakat dan netizen Lampung Barat. Publik menilai momen hiburan itu tidak pantas dilakukan di tengah banyaknya persoalan yang membelit daerah, khususnya kerusakan infrastruktur jalan yang hingga kini masih dikeluhkan warga.

Berbagai komentar pedas pun membanjiri unggahan video itu. Seorang pengguna akun berinisial (H) menulis, “Lampung Barat punya bupati yang hebat, tapi jalan-jalan di kampung kayak jalan tol…” dengan nada sindiran.

Komentar lain datang dari inisial (E) yang menyebut, “Lampung Barat dipimpin keluarga dinasti.”

Warga lain ikut menyinggung kerusakan jalan. Akun Inisial (K) menuliskan, “Jalannya jangan lupa Pak, banyak yang hancur.” Sementara (HK) menyindir lagu yang diputar saat joget dengan komentar, “Apa sih judul lagunya ini… lari pagi apa lari dari tanggung jawab.”

Tak berhenti di situ, akun (TH) melontarkan sindiran keras, “Soal jalan biar masyarakat yang swadaya ya Pak Cik,” disertai emoji tertawa. Disusul komentar (DAD) yang menulis, “Sini Pak Bupati kita lari pagi di jalan yang sedang diswadayakan biar lebih sehat.”

Seorang netizen lainnya, (DP), mengunggah foto banjir dengan komentar singkat namun tajam: “Tiap hujan selalu jadi danau.”

Kehadiran Ketua DPRD yang ikut berjoget dalam video tersebut semakin mempertebal kritik publik. Banyak warganet menilai, sebagai pimpinan legislatif, seharusnya ia lebih peka terhadap keresahan rakyat, bukan justru larut dalam euforia yang menimbulkan citra buruk di mata masyarakat.

Masyarakat berharap, para pemimpin daerah tidak menutup mata terhadap kritik publik. Bupati, Ketua DPRD, dan Forkopimda diminta segera menunjukkan kerja nyata melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan pelayanan, serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.(Sahilman)