Lampung Barat — Tim awak media melakukan peninjauan lapangan di wilayah Pekon Puramekar, tepatnya di pemangku Ujung Jaya,Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Dari hasil pantauan tersebut ditemukan adanya kegiatan pengerasan jalan yang diduga kuat merupakan proyek tanpa identitas alias siluman, karena di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi proyek sebagaimana mestinya Selasa 23 September 2025
Tidak Ada Papan Informasi, Asal Usul Dana Tak Jelas
Kegiatan pengerasan jalan yang terletak di Pemangku Ujung Jaya itu terlihat sudah dikerjakan beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, di lokasi pekerjaan tidak terdapat papan informasi kegiatan, yang seharusnya memuat nama proyek, volume pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, serta pelaksana kegiatan.
Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pemerhati pembangunan. Publik mempertanyakan dari mana sumber dana proyek tersebut, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Dana Desa (DD).
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa mereka hanya melihat adanya aktivitas pengerasan jalan, tanpa tahu siapa yang mengerjakannya.
“Kami heran, tiba-tiba sudah ada pekerjaan pengerasan jalan. Tapi tidak ada papan proyek, tidak tahu siapa yang mengerjakan dan pakai dana dari mana,” ujar warga tersebut kepada wartawan.
Diduga Langgar Aturan Transparansi Publik
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai dari anggaran negara wajib memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan. Hal itu bertujuan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi publik, agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Tidak adanya papan proyek dapat mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi publik. Bahkan dalam beberapa kasus, proyek tanpa papan nama kerap menjadi tanda adanya penyimpangan administratif atau pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur.
Beberapa pihak berharap Dinas Terkait untuk Bertindak
Menanggapi temuan tersebut,dan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait segera melakukan klarifikasi.
"Selain dari pada itu Dinas PUPR atau pihak berwenang di Kabupaten Lampung Barat diharapkan turun langsung ke lokasi. Ini harus diklarifikasi, karena proyek tanpa papan nama tidak ada keterbukaan informasi publik.
Masyarakat berharap agar seluruh kegiatan pembangunan yang menggunakan dana pemerintah dapat dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mereka juga menginginkan adanya pengawasan ketat dari pihak inspektorat dan lembaga pengawas lainnya, agar dugaan-dugaan serupa tidak terus berulang di wilayah Lampung Barat.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi dari pihak terkait.(sahilman)
